Polisi Amankan Pemilu 2024, Operasi Mantap Dari Brata Digelar Serentak Selama 211 Hari.

Operasi Mantap Brata akan digelar kepolisian untuk memastikan pemilu 2024 digelar. Menurut fase kunci pemilu 2024, Operasi Mantap Brata akan berlangsung 211 hari setelah itu, 

Operasi Mantap Brata akan diselenggarakan secara bersamaan dari tingkat polsek ke kapolsek, menurut Jenderal Sandi Nugroho, kepala Divisi Humas Kepolisian.

Menurut Sandi, yang dikutip dari situs humas, “operasi itu bertujuan untuk melaksanakan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Lokal) serentak pada 2024.” polri. Pergilah. Rabu, 13 Januari 2023.

Dalam rangka memastikan Operasi Mantap Brata dan Pemilu 2024, menurut Sandi, ribuan petugas polisi akan ditempatkan di seluruh Indonesia.

Selama kampanye, pemungutan suara, penghitungan, dan tahapan lain terkait pemilu 2024 dan pemilu serentak, personel akan bertugas menjaga keamanan.

Dibaca juga: Inilah Survei Terbaru Capres 2024, Anies vs Ganjar vs Prabowo!,

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan bekerja sama dengan Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri untuk menjamin keamanan dan kelancaran pemilu dan pemilu serentak 2024, menurut Sandi.

Dia melanjutkan dengan mengatakan bahwa akan ada hingga sembilan Satuan Tugas yang termasuk dalam Operasi Mantap Brata, termasuk Polisi Mabes, Polisi 7, dan Polisi 6. Selain itu, beberapa satker polisi akan mengambil bagian dalam Operasi Mantap Brata 2023-2024 dalam pelaksanaannya.

Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan didukung oleh total sebelas unit polisi. Ia melanjutkan, “Dalam magangnya, Bareskrim Polri, Baintelkam, Korbrimob, Slog, Divisi Humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam, Hubinter Divinity, dan Inspektorat Pengawasan Umum Kepolisian.”

Satuan Tugas Preemtif, Tugas Pencegahan Terlupakan, Tugas Aksi Melupakan, Gugus Tugas Gakkum, Satgas Kepresidenan, Task Forgettif Anti-Terorisme, Tugas Gugus Tugas Melawan Teror, Tugas Humas, dan Benteng Tugas Banops semuanya adalah anggota Kelompok Tugas Kapolsek.

Ada tujuh satuan tugas di tingkat kepolisian, antara lain Satgas Banops, Gugus Tugas Preemtif, Kelompok Tugas Kamseltibcarlantas, Satuan Tugas Tindak Lanjut, Tim Tugas Gakkum, dan Tim Humas.

Lalu ada enam tingkatan gugus tugas: Satgas Banops, Task Forge Preemtive, Taskforce Kamseltibcarlantas, dan Task Forge Gakkum.

 Dibaca juga: Farida Nurhan Menegaskan Operasi untuk Angkat Implan Payudara Karna dia Menyesal,

Seluruh polsek “mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi ancaman spektrum yang terjadi pada setiap tahapan pemilu dalam operasi Mantap Brata.” Ancaman dari gangguan kamtibmas bervariasi tergantung pada tahap yang telah diperiksa. Karena itu, jumlah petugas polisi yang terlibat, serta alat dan infrastruktur yang digunakan, akan berbeda, menurut Sandi.

Ada sejumlah masalah potensial di setiap tahap, menurut laporan sementara Komisi. Pemilih yang belum mencatat KTP, beberapa data pemilih, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS), pemilih yang (MS) tidak berada di DPT, dan kesalahan elemen data semuanya hadir pada tahap pemutakhiran basis data pemilih ini.

Dia mengklaim bahwa mungkin ada masalah selama tahap awal kampanye, termasuk pencetakan dan distribusi peralatan pemungutan suara, fase pemungutan suara, putaran penghitungan, dan rekapitulasi suara.

Namun Polri Antisipasi Potensi Permasalahan dalam Pemilu 2024

Sandi mnunturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni penyelenggaram pseserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu), 2024, dan segala bentuk konflik harus segera diredam.

Polri, lanjut sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilui, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calin (paslon).

"Polri juga melakukan colling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,: katanya.